Lebih Baik Membela partai ketimbang membela Rakyat

Berpolitik untuk mencari kekuasaan adalah sektor yang sangat tepat untuk membangun masyarakat, dengan berpolitik aktif maka terjadilah sebuah akeselerasi dan popularitas yang akan didapat seseorang hingga menjadi tokoh di kalangan masyarakat baik bersifat lokal, nasional, ataupun regional, banyak cara untuk ikut andil membangun masyarakat jika kita memang ingin memperhatikan masyarakat hingga mampu mensejahterakan penduduk, akan tetapi kebanyakan orang memilih untuk aktif berpolitik hingga menjadi anggota partai politik. Itu semua merupakan hal yang sangat menjamur di masyarakat kita, mereka yang aktifpun dari berbagai kalangan, mulai dari Aktivis, Budayawan, Akademisi, Bahkan preman sekalipun asalkan mereka berfikir memajukan masyarakat dan ikut bergabung pada kerangka sistem politik dengan aktif pada partai politik. baca juga ini Mungkinkah China akan Kuasai Indonesia Karena Hutang

Mencari Popularitas dari isu sosial.

Orang yang pandai dalam membaca situasi, mereka memilih jalan yang negatif yakni mencari popularitas (ingin dikenal) sebagai sosok yang peduli pada umum, seolah-olah menjadi pahlawan yang rela berkorban, namun ujung-ujungnya adalah mentokohkan diri dan ikut andil dalam parpol, Dengan memanfaatkan momen tersebut, seseorang yang gila pernghormatan akan menjelma sebagai orang yang suci dan berpihak kerakyat. Ini adalah pribadi seseorang yang kurang waras menurut saya, contohnya, ketika mereka menjadi seseorang yang benar-benar lurus kemudian mereka terlibat aktif dalam sebuah kasus dimasyarakat "kasus kesejahteraan rakyat, kasus kemiskinan" dan banyak lagi, dia memproklamirkan dna mengkampnyekan hal itu pada pemerintah, hingga terdengar dan sampai pada tingkat realisasi untuk pembenahan dari pemerintah, mungkin realisasi itu datang dari akses politik kepartaian atau memang melalui media, hingga popularitas didapatkan oleh seseorang tersebut hingga dianggap orang yang mampu membangun.

Dalam konteks pencitraan, memanglah butuh figur yang serba bisa dalam urusan sosial, dalam hal itni yakni bagaimana mencari popularitas dari isu sosial, sampai pada tingkat penilaian bahwa dia adalah sosok yang pandai, pemimpin, mampu, dan membela rakyat.

Awal rusaknya moral tokoh sosial.

Ditulis pada paragraf sebelum ini, mereka yang tulus dan benar-benar ikhlas membangun masyarakat, walaupun tak ada jabatan atau kepentingan apapun seseorang tersebut dalam sebuah pengwasan dari gerakannya dalam membela rakyatnya, dan pengawasan tersebut secara sengaja atau tidak disengaja, lantaran dia aktif di masyarakat dan ditokohkan menjadikan lama kelamaan si orang ini akan dikenal. Pada mulanya seseorang tersebut sering berhubungan dengan elit politik, hingga sebagian besar mereka dijadikan keanggotaan pada parpol tertentu.

Resiko hidup dilingkup sistem politik yang ada pada partai politik, memanglah sangat positif jika dilihat dari peraturan, etika, hukum, dan macam-macam lainya yang tertera pada undang-undang parpol itu sendiri, namun ketika masuk keranah kekuasaan hal itu akan berubah menjadi seseorang yang patuh terhadap partai dan Lebih Baik Membela partai ketimbang membela Rakyat, Kenapa itu demikian, semua kembali pada manusianya yang takut akan kekuasaannya dan kepentingannya tidak dapat terealisasi. bahkan karirnya akan terlibas habis karena melawan kebijakan partainya.

Pada dasarnya tak ada partai yang mengajarkan buruk (jelek) akan tetapi sentuhan politiklah yang membuat seseorang yang memiliki kebijakan dalam partai menjadi sensitif apabila melihat partai lain lebih kuat atau membangun sesuatu bukan dari partainya, atau tidak ada penilaian positif secara khusus pada partainya, dan lainnya, ini adalah sebuah gengsi individual namun melibatkan kerangka organisasi partai, inilah sebab banyak mereka pada penguasa yang memilih Lebih Baik Membela partai ketimbang membela Rakyat, dan tidak diragukan lagi bukan hanya pada kalangan pemerintah daerah seperti Bupati, Gubernur bahkan Presiden sekalipun, saya tidak mendiskriditsi salah satu partai atau penguasa, setidaknya pembaca sadar bahwa partai adalah wasilah, kemdaraan, yang menjadikan tokoh atau mentokohkan seseorang, bukan kebalikannya yakni partai yang menjadi penguasa dan mencampur adukkan gengsi dan imej pada kekuasaan.

Kebijakan yang semestinya dilakukan terkadang terkendala pada partai.

Ini adalah salah satu bentuk ketidak puasan, dan arogansian oraganisasi yang didalangi oknum kepentingan tokoh parpol, dimana banyak sekali kebijakan yang sebenarnya baik untuk masyarakat yang harus diambil oleh pemerintah yang menjadi anggota parpol, namun merasa terancam dengan parpol itu sendiri lantaran ada unsur gengsi akan menjadikan partai tersebut merasa kurang tepat, seharusnya pemerintah tidak menghiraukan hal itu, karena jabatan itu bukan dari partai akan tetapi dari masyarakat.

Hal ini mungkin sangat sering menjadi kendala kepala pemerintahan yang menjadikan dirinya bersikap kurang layak, atau mungkim karena dia membayar jasa kendaraan partai itu mahal dengan upeti besar. Atau dia merasa tak enak hati karena ditokohkan oleh partai.,,,

Masyarakat adalah lahan basah yang dijadikan mesin kekuasaan.

Ini yang lebih seru, karena dengan persoalan dimasyarakat membuat parpol semakin gencar untuk mencari aspek yang dapat diangkat dan tentunya dapat membuat reputasi tokoh parpol menjadi naik, hingga nama parpolpun menjadi naik, yang dimaksud lahanb basah sangat bermacam-macam, seumpama dalam konteks ketimpangan sosial, biasanya banyak yang mencoba masuk untuk menjadi pahlawan dan dalam gedung DPR tersebut seolah-olah masyarakat yang diangkat kasus sosialnya tersebut adalah klaim milik parpol terternt melalui sektor DPR, dan akan terasa ketika pada masa pemilu dimana klain daerah itu adalah kawasan salah satu parpol. Ini biasanya parpol memasang sebuah perangkap baik media maupun tokoh yang dijadikan sumber informasi bahkan delegasi. Ini juga alasan saya menulis Lebih Baik Membela partai ketimbang membela Rakyat,

Ketika datang masa-masa kampanye banyak bendera-bendera yang bertuliskan membela yang tertindas, akan tetapi pada ahirnya nanti merekalah asli penindas yang mengatasnamakan kepentingan yang ditindas. Saya sendiri memiliki kepekaan tersendiri dalam sebuah masalah sosial, namun saya kurang percaya pada partai dan kurang percaya pada pemerintah, lantaran banyak hal yang membuat saya semakin tidak nyaman dan risau akan ketenangan sebagai warga negara, yang semestinya perlu di proteksi dan diperhatikan dengan layak, akan tetapi kondisinya terbalik pemerintah lebih memihak partainya daripada kami di masyarakat mungkin dianggap tidak berpengaruh bahkan tidak menimbulkan efek positif bagi partainya, lebih khusus untuk dirinya sendiri.

Membarikan sumbangsi dengan nama partai atau nama seorang partaisme.

Ini maksudnya adalah seseorang akan lebih cakap dan garang pabila memberikan sebuah kontribusi bersifat sosial yang mesti di klaim atau diberi identitas, contohnya sangat banyak, kita bisa lihat beberapa kendaraan seperti ambulan yang bertuliskan nama partai, saya sendiri tidak mengerti tujuan apakah yang dilakukan, atau beberapa sektor bantuan untuk komunitas pemuda, yayasan, atau pendidikan dan saranan umum harus mengajukannya melalui dewan yang secara implisit adalah dari partai A partai B atau C, ini juga menjadi obrolan umum di kalangan aktivis masyarakat yang kerap kali gagal mengajukan permohonan dana karena melalui tidak melalui mekanisme kepartaian tertentu, mungkin uang APBN sudah dikuasai partai Ya.... Ohh sungguh seram mendegarnya. Hal ini sangat rawan korupsi karena mengadung unsur pemotongan dan pemangkasan anggaran. dan terlebih hal ini banyak para aktivis masyarakat seperti ketua yayasan, ketua pemuda yang menggadaikan idealismenya dengan mengikuti mekanisme agar permohonannya dikabulkan. baca ini Gaya Hidup Politikus | Perwatakan Negatif

Pemerintah aktif dengan acara kepartaian saat acara dibandingkan masyarakat yang mengundang dirinya.

Masyarakatlah yang membayar pemerintah, masyarakatlah yang dijadikan objek kemakmuran, masyarakat juga sebagai pekerjaan yang real, dibandingkan acara ceremonial yang berisikan sebuah rencana-rencana busuk yang menjatuhkan lawan partai, atau menjatuhkan sosok sesama partai, pada saat warga membutuhkan kehadiran sang penguasa daerah, entah bupati, gubernur atau presiden sekalipun mereka enggan untuk hadir apabila yang mengundang bukan orang sendiri (orang partai yang memiliki kebijakan penuh), berpengaruh, kondisi yang benar-benar screet "jika tidak hadir akan berimbas pada dirinya dianggap tidak peduli secara umum". Mereka akan menutup telinga dan mata seolah-olah itu dianggap tidak penting, dan mengatakan "Saya sibuk dan bukan hanya mengurus itu saja karena sayakan kepala daerah". Menurut saya kalau begitu kita sebagai masyarakat jangan bayar pajak, jangan ikut nyoblos, bila perlu demo besar-besaran untuk melengserkan. Itu semua merupakan sebuah kebiasan para dedemit oknum pemerintah.

Tulisan ini terbingkis untuk pemerintah yang bijak dan membuka kacamata pemerintah khusunya yang dari partai agar membuka mata, hati dan fikiran, kita semua sayang kalian, namun jangan jadikan diri kalian hina dihadapan Tuhan dan Kami, dan mulya dihadapan Partai Pengusung Anda, saya tidak peduli apapun partai, saya juga tidak perlu partai, jika sampai saat ini masih belum ada juga partai yang benar-benar mengerti kami, dan masih terpengaruh dengan dominasi kekuasaan yang setelah berkuasa kemudian salah bekerja, dan kewajiban. sekian artikel Lebih Baik Membela partai ketimbang membela Rakyat baca juga ini Pemerintah Belum Sensitif pada Rakyat