LSM Kontrol Sosial, Cirebon

Maraknya lembaga-lembaga masyarakat yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat menjadikan sistem kontrol ditengah masyarakat dan kontrol kepemerintahan yang berlandaskan Undang-ndang sebagai berikut,

- Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

- UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan("UU Ormas")

Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahua LSM sangat berkembang pesat dan menjadi suatu wadah formal guna menjelaskan hukum bagi masyarakat yang buta hukum dan butuh keterangan hukum agar hukum di indonesia bisa ditegakkan.

alasan itu membuat para elit, politis, sosialis, akdemis, beramai ramai membuat lembaga dimasyarat dengan tujuan seperti diatas yang di sesuaikan dengan undang udang 45, dengan sangat terbuka dan mudah untuk membuat badan hukum itulah menjadikan banyak sekali bermunculan lembaga lembaga baru.

Peran serta pengawasan sistem kontrol pemerintah semakin ketat karena negar demokrasi seperti Indonesia semua berujung pada kepentingan masyarakat ini merupakan wujud kongkrit dan realistis guna tercapainya kesenjangan sosial yang adil dan berwibawa, variabel yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat diperkuat oleh undang undang keterbukaan publik.

Dengan adanya LSM atau Lembag Hukum yang berbadan hukum jelas banyak para aktivis ditengah masyarakat yang dapat menyalurkan kemampuan yang diimbangi sosial sebagai prinship dasar serta undang undang yang berlaku, bukti keterbukaan publik dan citra pemerintah semakin meningkat karena pekerjaan pemerintah bisa maksimal dengan kontrol sosial dari masyarakat dengan terbuka.

Melingkupi berbagai kasus ditengah masyarakat serta membantu dengan pandangan hukum yang berlaku hal ini menjadikan banyaj LSM yang dimintai bantuan oleh masyarakat atas kesadarannya baik bersifat administratif atau realistis. Tidak semua masyarakat mampu menyelesaikan suatu persoalan yang bersentuhan dengan nilai sosial hanya sebagian orang ditengah masyarakat yang mampu melakukan hal tersebut dengan wadah yang formal hal ini setidaknya membantu pemerintah dalam melakukan pekerjaannya.

Saya amati tingkah sosial dimasyarakat banyak sekali orang orang yang peduli dan mau melakukan berbagai hal untuk kepentingan umum, alangkah sangat disayangkan apabila pemerintah tidak memberikan fasilitas kepada mereka, wujud nyata yang dilakukan para sosialis sangat nyata dan dirasakan oleh banyak orang, terkait beberapa hal yang mengharuskan mereka (sosialis) terjun ditengah masyarakat dan bekerjasama membantu pemeritah melakukan kewajibannya.

Lembaga lembaga tersebut murni kegiatan sosial dan tidak menerima gaji atau upah dari siapapun, Indonesia sangat kaya orang orang sepeti demikian dan dijadikan panutan ditengah masyakat hingga terciptanya kekuatan hukum serta tercapainya kesenjangan sosial bagi masyarakat, memberlakukan hukum dan menegakkan hukum merupakan hal yang sangat berat dan jarang sekali yang mau dan mampu melakukannya. Maka itu marilah kita tegakkan hukum dan melakukan control sosial agar indonesia berwibawa.