Bantuan Pemerintah untuk yayasan

Pemerintah Indonesia melalui berbagai macam program telah mengemas dengan seksama atas kajian-kajian yang melalui riset serta kasus tertentu yang menimpa dunia pendidikan kita dan al-hasil anggaran APBN untuk pendidikan bertambah menjadi 20% lebih untuk program pendidikan yang meliputi berbagai macam program dalam pendidikan itu sendiri, seperti belanja wajib, belanja fungsional, fisik, peningkatan mutu, anggaran sosial dan sebagainya semua tercover dalam jalur kelembagaan untuk pendidikan.

Dari sedikit prolog diatas setidaknya kita bisa menyimpulkan betapa banyak dana yang dianggarkan olehpemerintah untuk pendidikan, seperti yayasan pendidikan kiranya jangan terlalu was-was karena dalam undang-undang pemerintah menjamin pendidikan secara keseluruhan (membiayai), dan bagaimana dengan lembaga untuk mendapatkan fasilitas yang cukup untul kelangsungan instansi pendidikan yang berada dalam naungannya atau agar program kinerja lembaga bisa terpenuhi. Pemerintah secara geris besar menawarkan beberapa program untuk lembaga atau yayasan seperti melaui dana bansos yang bisa diperoleh melalui akses jalur yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri umpamanya kemendikbud, kemenag, adapula degan melalui berbagai bantuan anggota perwakilan rakyat dengan anggaran aspirasi, atau melalui kepala daerah dan sebagainya.

Semua kewenangan ada dalam yayasan itu sendiri karena yayasan berbadan hukum tinggal bagaimana agar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan lembaga pendidikan sangat terbuka lebar bahkan sampai kepada bantuan dari luar negeri, tetapi itu semua hanya bersifat bantuan dalam arti kata akan dibantu jika ada, baiknya yayasan harus memiliki badan usaha agar pendidikan dapat tertopang dengan semestinya tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, adapun beberapa hal untuk yayasan agar tetap stabil