Kemiskinan di Cirebon Pemerintah Belum Realistis

Langkah meningkatkan ekonomi masyarakat sudah menjadi kewajiban Pemerintah, persoalannya adalah problem sosial bukan Individual, jelasnya mengenai problem sosial "apabila kemiskinan dari suatu daerah adalah sebagian besar itu berarti problem sosial" contohnya di daerah kapetakan warga miskin rata-rata 80% berarti ini merupakan problem sosial bukan Individual, pernyataan tersebut dikembalikan kepada pemerintah sebagai pelaku kewenangan, sebalik jika kemiskinan lebih sedikit dari kelas ekonomi di daerah tersebut itu merupakan problem individual, kongkritnya dalam sebuah anologi lainnya adalah sebagai berikut seumpama di satu kelas berjumlah 30 siswa dan ternyata 20 orang dari siswa tersebut bodoh berari itu merpakan problem sosial dan untuk mensikapinya dikembalikan kepada lembaga sekolah tersebut, namun jika yang bodoh hanya 2 atau 3 atau 5 itu adalah prolem Individual, berarti permasalahan berada pada si anak didik tersebut, jika ampai 20 siswa bodoh (nilai raport) tidak memenuhi standar sama dengan metode pembelajaran entah dari guru atau menejmen sekolah tersebut kurang benar. begitu juga jika dianalogikan pada kemiskinan.

Konteks Meningkatkan Ekonomi daerah pada suatu desa banyak hal yang meski dicapai oleh pemerintah salah satunya adalah membuat lapangan usaha yang luas untuk daerah tersebut atau memberika pinjaman modal usaha kepada masyarakat, dan lain sebagainya, beberapa kasus dimasyarakat jika di analisa secara detail dengan melakukan riset yang benar-benar realistis maka semua mengarah kepada problem sosial, maka pemerintah segera melakukan langkah-langkah kongkrit kepada masyarakat, kembali kepada sample salah satu daerah di cirebon yang notabene tertinggal jauh dengan daerah lain seperti di kecamatan kapetakan, sudah barang tentu itu merupakan pekerjaan awal yang segera diselesaikan, berbeda dengan daerah cirebon yang lainnya, memenglah semua membutuhkan proses yang mesti dilkukan, akan tetapi setidaknya memerlukan kajian daerah terlebih dahulu. 

Pengentas kemiskinan adalah kewajiban pemerintah untuk memperbaikinya secara tekhnis, metode, dan lain sebagainya kembali kepada para pemengku kebijakan tersebut, beberapa faktor kemiskinan di daerah cirebon utara yang lainnya adalah daerah perbatasan seperti cirebon timur. kemungkinan-kemungkinan terjadi merupakan hasil dari sebuah analisa dan pemikiran kemudian mengerucut pada permasalahan secara prinship, dalam rangka mengentas kemiskinan bukanlah hal yang sederhana akan tetapi perlu waktu yang lebih spesifik serta dengan menjadikan sebuah pekerjaan kongkrit yang meski di fikirkan secara serius.

Dewasa ini kemapanan berfikir masyarakat lebih peka terhadap isu sosial, mereka yang memiliki Intelektualitas tinggi sangat prihatin melihat keadaan ketimpangan sosial di cirebon, segala macam bentuk gerakan, mobiltas, dan lainnya banyak dilakukan oleh banyak intelektulistis di cirebon seperti para aktivis, LSM control sosial cirebon, Tokoh Masyarakat, namun mereka hanya bisa mengantarkan dan mengawal kenerja pemerintah bukan mengeksekusi, berarti semua dikembalikan kepada pemerintah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar adalah sensitfkah pemerintah melihat, mendengar, hal demikian, atau jangan-jangan tidak mendengar, melihat sama sekali, melainkan disibukkan dengan politik. Demikian artikel ini saya buat kiranya kepada pemerintah semestinya lebih kongkrit dalam mensikapinya mungkin Kemiskinan di Cirebon Pemerintah Belum Realistis mensikapinya.